Perbedaan UU Dengan Perpu

Di dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004, posisi Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Pepu) adalah sederajat. Namun, pada dasarnya UU dan Perpu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan Perppu dengan Undang-undang yaitu baik Undang-Undang maupun Perpu mengatur materi yang sama dan memiliki kekuatan yang sama, sedangkan perbedaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dengan Undang-undang diantaranya:

1. Pembentukan Undang-Undang harus melalui kesepakatan bersama antara presiden dengan DPR, sedangkan Perpu, lembaga pembentukannya yaitu Presiden (Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara).
2. Undang-Undang tidak memiliki masa batas waktu dan akan terus berlaku jika undang-undang tersebut belum dicabut, sedangkan Perpu sifatnya hanya sementara (paling lama hanya 1 tahun, dan kemudian harus dikaji ulang oleh DPR, bisa kemudian ditetapkan sebagai undang-undang ataupun tidak).
3. Undang-Undang dibentuk dalam keadaan yang normal (tidak sedang terjadi apa-apa), sedangkan Perpu dibentuk karena diasumsikan negara sedang dalam keadaan kacau atau abnormal.
4. Pengawasan Undang-Undang melalui mekanisme judicial review, sedangkan Perpu pengawasannya melalui mekanisme political review.

Selengkapnya...

Asas-asas peraturan perundang-undangan

Terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, diantaranya:

1. Asas lex superior derogat legi inferior (yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah), digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-undang, maka yang digunakan adalah Undang-undang karena undang-undang lebih tinggi derajatnya.

2. Asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya bahwa aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Misalnya ketika dibuat sebuah perjanjian, maka yang menjadi lex specialis adalah kontrak (perjanjian tertulis) di antara kedua belah pihak, sedangkan lex generalisnya adalah KUH Perdata.

3. Asas lex posterior derogat legi priori, yang berarti bahwa aturan yang baru mengenyampingkan aturan yang lama. Asas ini dipergunakan ketika terdapat pertentangan antara aturan yang derajatnya sama, misalnya UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenyampingkan UU No 1 Tahun 1995.

4. Asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif), yaitu bahwa suatu undang-undang belum bisa diterapkan kepada suatu kasus apabila undang-undang tersebut belum ditetapkan.



Selengkapnya...

Sinkronisasi Peran Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk Optimalisasi UU PPLH

Bumi Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tesebut patutnya disyukuri oleh setiap warga Indonesia dengan cara menjaga kekayaan alam tersebut baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, selain peran masyarakat, pemerintah pun memiliki peran yang tak kalah penting sehingga kekayaan alam yang ada benar-benar dipergunakan untuk kepentingan rakyat bukan hanya bagi kehidupan saat ini saja, tetapi juga bagi kehidupan generasi yang akan datang.
Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diidamkan oleh setiap orang, dan pada dasarnya setiap orang memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana yang dicita-citakan dan tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Untuk memberikan kepastian hukum tersebut dibutuhkan Undang-undang yang jelas sehingga seseorang sebagai personal maupun sebagai pelaku usaha memiliki batasan yang jelas mengenai hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pembaruan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tentu saja diharapkan dapat lebih melindungi lingkungan hidup sebagai hasil kerjasama antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah. Namun, pada kenyatannya, ternyata masih saja terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha.
Dengan demikian maka perlu adanya evaluasi penyebab terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan meskipun negara kita telah memiliki aturan yang bisa dibilang cukup sempurna. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan UUPLH ini, maka harus ada keseimbangan peran serta kesungguhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing subjek sehingga UU PPLH ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik.
Memang tidak ada yang sempurna, tapi pada dasarnya kita semua harus melaksanakan segala-sesuatu dengan sebaik-baiknya, masyarakat jangan hanya bisa menyalahkan pemerintah, atau sebaliknya pemerintah menyalahkan masyarakat karena kurangnya pengawasan terhadap pencemaran atau perusakan yang terjadi akibat dari suatu industri.
Pertama, Peran pemerintah terutama dalam hal pengawasan harus terus digalakkan.
Berbagai tugas pemerintah dengan jelas diatur dalam UU PPLH, dalam Bab IX diatur mengenai Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, dan dalam Bab XII UU PPLH diatur mengenai pengawasan dan Sanksi Administratif. Aturan ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan izin usaha. Penting pula bagi pemerintah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) sehingga perusahaan yang beroperasi adalah perusahaan yang benar-benar telah memenuhi aturan yang terdapat dalam UU PPLH.
Tidak hanya pada saat awal pendirian dan pemberian izin saja pemerintah memiliki peran yang penting, tetapi setelah pelaksanaan/pengoperasian industri tersebut pemerintah juga harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan industri.
Menjadi hal yang sangat penting, yaitu pemerintahan yang bersih yang tentunya diperlukan sehingga tidak ada celah bagi para pelaku usaha “nakal” untuk mengambil keuntungan bagi sebagian pihak saja sedangkan masyarakat malah dirugikan.
Kedua, Kemungkinan adanya pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Dalam Pasal 68 UU PPLH disebutkan bahwa:
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Setiap pelaku usaha hendaknya memenuhi kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, terutama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah juga terbantu dalam pengawasan lingkungan dan dapat mempredikisi sejauh mana kerusakan atau pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi sehingga tidak merugikan banyak pihak.
Ketiga, dilematis antara pencemaran dan pekerjaan.
Sudah tidak asing lagi, meskipun negara Indonesia yang memiliki banyak kekayaan alam yang melimpah ternyata di dalamnya masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Dalam keadaan seperti itu, tentunya masyarakat membutuhkan pekerjaan sekedar untuk “menambal perut”.
Keberadaan suatu perusahaan industri di sekitar wilayah pemukiman tentunya memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran. Masyarakat di sekitar wilayah industri bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai ekses dari adanya Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap wilayah sekitarnya.
Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi dilematis karena saat terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri tersebut masyarakat sekitar tidak mau menggunakan haknya untuk memberikan laporan kepada pemerintah, padahal dalam Pasal 65 ayat (6) UUPPLH disebutkan bahwa:
Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Ketidakinginan masyarakat untuk melaporkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup ini disebabkan masyarakat membutuhkan perusahaan industri tersebut sebagai mata pencaharian meskipun pada akhirnya masyarakat sendiri yang mengalami kerugian dari tercemarnya sumber daya di wilayah tempat tinggal mereka yang berefek pada banyaknya penyakit yang timbul. Kemiskinan dan kurangnya lahan pekerjaan menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya keberadaan UU PPLH ini.
Perlunya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya pencemaran atau perusakan akibat suatu kegiatan industri, bahwa pendapatan yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kerugian yang akan diderita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang karena pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Apabila kita perhatikan, banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri, tak hanya pencemaran tanah, air, udara pun bisa tercemar. Ketercemaran tersebut memungkinkan banyaknya penyakit yang timbul, misalnya saja penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare akibat konsumsi air yang tidak bersih, pernafasan pun bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yang menjadi korban tentunya bisa siapa saja.
Keempat, memperkenalkan UU PPLH ini kepada masyarakat terutama bagi yang masih awam.
Masyarakat harus mengetahui adanya perlindungan dari pemerintah terhadap lingkungan hidup serta adanya sanksi bagi para pihak yang melakukan pelanggaran. Pengetahuan mengenai undang-undang ini sedikit demi sedikit bisa diperkenalkan dalam suatu sistem pendidikan maupun pengenalan kepada masyarakat melalui pemerintahan terkecil (RT/RW). Hal ini tentunya akan membantu pemerintah dalam pelaksanaan UU PPLH ini, ketika setiap orang semakin mengerti tentang adanya UU PPLH, maka tidak akan ada lagi pembodohan terhadap pihak-pihak yang kurang mengerti dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan.
Keseimbangan peranan merupakan hal yang penting dan juga menjadi penentu suksesnya eksistensi UU PPLH ini. Lingkungan hidup yang sehat tetap dapat tercipta, dan kegiatan berorientasi profit yang mungkin dapat mencemari lingkungan masih dapat berjalan dengan batasan baku mutu lingkungan.
Selengkapnya...

Membuat Laporan Magang

Bagi kawan-kawan yang sedang menenpuh semester VII tentunya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan lapangan yang pada tiap fakultas/Perguruan Tinggi itu namanya berbeda-beda, untuk Fakultas Hukum Unpas ini sudah beberapa tahun belakangan ini danamakan Kuliah Kerja Magang (KKM). Pada intinya kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya megaplikasikan berbagai teori yang sudah diterima di bangku kuliah, membantu menyosialisasikan hukum kepada masyarakat serta mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
Kegiatan Kuliah Kerja Magang ini menjadi suatu hal yang mengasyikan, karena mahasiswa bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum yang temanya ditentukan oleh mahasiswa sendiri.
blogger-emoticon.blogspot.comJangan lupa, seusai kegiatan ini, tentunya ada laporan yang harus kawan-kawan susun sebagai pelengkap dari kegiatan yang telah kawan-kawan selesaikan. Apa aja sih yang jadi isi laporan magang?? Tengok di sini ya...
Membuat laporan magang ngga terlalu sulit kok, soalnya ada beberapa isi laporan yang bisa dikerjakan bersama-sama dengan teman satu kelompok meskipun beberapa hal lain memang harus dikerjakan sendirian.
Kawan-kawan bisa melihat buku panduan KKM untuk susunan selengkapnya, biasanya laporan ini terdiri dari empat bab. Bab I (pendahuluan), Bab II (Rencana Kegiatan), Bab III (Pelaksanaan), dan Bab IV (Penutup).
Isi Bab I ini terdiri dari :

* Latar Belakang, untuk latar belakang ini diisi ngga hanya dengan latar belakang magang saja, tetapi juga latar belakang dari pengambilan judul laporan magang kawan-kawan, intinya jangan meng-copy-paste dari latar belakang yang ada di buku panduang KKM ya...
* Maksud dan Tujuan Kegiatan, di poin ini, kawan-kawan isi dengan maksud KKM dan Tujuan KKM itu sendiri, kalau yang ini hampir sama dengan yang ada di buku panduan.
* Manfaat kegiatan KKM ini juga harus kawan-kawan masukan ke dalam laporan, misalnya masyarakat dapat lebih mengetahui tentang hukum dengan adanya penyuluhan di dalam kegiatan KKM.
* Untuk metode pelaksanaan, metode yang diambil ini seperti yang telah dijelaskan di mata kuliah Metode Penelitian Hukum, tergantung dari metode apa yang kawan-kawan gunakan juga mencakup teknik pengumpulan datanya.
* Yang terakhir di Bab I ini yaitu tentang sistematika penulisan (pasti udah ngerti kan yang ini, soalnya hampir sama dengan makalah).

Kalau masih rada-rada nge-blank, bisa download contohnya di sini

Sekarang tentang Bab II nih, di Bab II ini berisi tentang rencana kegiatan kerja masing-masing kelompok, jelaskan tentang kondisi umum di tempat KKM juga program kerja yang dilakukan di lokasi KKM (nah, yang ini tiap anggota kelompok bisa ngerjain bareng-bareng)
blogger-emoticon.blogspot.commantap kan...?

Untuk download contoh Bab II, silakan klik di sini

Bab III ini yang agak susah sedikit, soalnya isi laporan ini tentang pelaksanaan serta pembahasan dari judul yang diambil (pelaksanaan di lapangan seperti apa, misalnya kalau kawan-kawan ngambil judul tentang perkawinan sirri, kawan-kawan harus memaparkan data yang kawan-kawan peroleh tentang perkawinan sirri di lokasi KKM seperti apa.)

Untuk contoh Bab III, silakan download di sini

Kalau Bab IV, ya, yang ini pasti kawan-kawan sudah cukup ngerti karena
isinya kesimpulan dari pembahasan-pemsahasan sebelumnya dan saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Kalau perlu contoh Bab IV juga bisa download di sini

blogger-emoticon.blogspot.comSelamat Berjuang...


Selengkapnya...

Panca Program Reforma Agraria

Panca Program Reforma Agaria ini, diantaranya:
1. Pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum, diantaranya:
a. menciptakan unifikasi hukum karena peraturan yang berkaitan dengan agraria untuk menghapuskan dualisme hukum.
b. konsepsi nasional (berlaku secara nasional)
c. harus diberikan kepastian hukum sehingga jelas kepemilikan yang legal secara hukum.
2. Penghapusan hak-hak asing dari konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
Jadi, hak-hak asing itu dikonversikan menjadi hak-hak atas tanah sesuai dengan UUPA.
Hak eigendom diubah menjadi hak milik karena adanya perbedaar sifat dari masing-masing hak tersebut. Hak eigendom bersifat mutlak, sedangkan hak milik tidak bersifat mutlak karena berlaku asas horizontal dimana hak milik mutlak hanya terdapat pada lapisan bagian atas tanah.
Hak atas tanah yang dikonversikan haruslah kepada warga Indonesia (WNI), jika dalam waktu 1x12 bulan konversi tidak segera dilakukan, maka tanah tersebut menjadi dikuasai oleh negara.
3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
Pada kenyataannya, program ini belum bisa diselesaikan karena adanya hak-hak yang dapat diberikan kepada WNA dalam waktu yang sangat lama.
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan perusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan (Landreform).
Beberapa Peraturan yang terkait, diantaranya:
a. UU No. 56/Prp/1960 tentang Pembatasan kepemilikan tanah pertanian.
b. PP No. 224/1961 tentang pemberian ganti rugi dan pembagian tanah landreform.
c. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 20 tahun 1963
Adanya pembatasan kepemilikan tanah pertanian ini adalah untuk mencegah terjadinya penguasaan tanah secara besar-besaran oleh sekelompok orang.
5. Perencanaan persediaan dan peruntukkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.


Selengkapnya...

Hukum Agraria

blogger-emoticon.blogspot.com Download

Perihal agraria ini memiliki hubungan dengan bidang-bidang lainnya, diantaranya:
a. Bidang Perdata, misalnya jual beli.
b. Bidang Pidana, misalnya occupasi (penggunaan tanah tanpa seizin pemilik).
c. Bidang HTN, misalnya mengenai sertifikat dan pendaftaran tanah.Rata Penuh

Konflik-konflik pertanahan

Azas Domein Verklaring
Yaitu semua tanah yang oleh pihak lain tidak bisa dibuktikan dengan eigendom maka tanah tersebut domein (milik negara).

Hal ini merupakan salah satu alasan Belanda untuk memiliki tanah di Nusantara (daerah jajahannya), kecuali tanah yang bersifat eigendom, jika ditinjau lagi mengenai alasan politiknya, pemegang hak eigendom ini hanya segelintir saja dan orang-orang Eropa yang memilikinya.

Hak milik atas tanah
1. Hak milik original, yaitu apabila seseorang membuka lahan dan di atas lahan tersebut belum ada hak apa pun yang melekat.
2. Hak milik derivatif, yaitu perolehan hak atas tanah melalui transaksi.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960)
Tujuan lahirnya Undang-undang ini adalah untuk menghilangkan dualisme (berlakunya dua sistem yang berbeda dalam satu tempat pada waktu yang bersamaan), yang pada saat sebelum UUPA lahir, Indonesia menggunakan hukum agraria adat dan hukum agraria barat sekaligus.

Landasan hukum agraria:
a. Landasan idiil, yaitu Pancasila
b. Landasan Konstitusional, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
c. Landasan Operasional, UU No 5 Tahun 1960
Selengkapnya...

Catatan Kuliah Pengantar Ilmu Hukum

blogger-emoticon.blogspot.com Silakan Download

Definisi hukum
Hukum sulit didefinisikan karena hukum cakupannya luas
1. Sifat internal
Abstrak, multi penafsiran, tidak dapat ditangkap panca indera, berkaitan dengan masyarakat luas.
2. Segi kata-kata
Hukum digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara berbeda, digunakan oleh orang yang berbeda, kata hukum memiliki konteks yang spesifik.

Sejarah perubahan dalam konteks hukum semdiri

(Immanuel Kant)
“Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht”
Tidak ada seorang ahli hukum pun yang dapat mendefinisikan hukum secara lengkap/utuh.

Apakah hukum itu???


1. hukum = ilmu (Satjipto Rahardjo)
memenuhi persyaratan:
a. metode
b. sistematika
c. objek kajian jelas
2. Hukum tidak sama dengan ilmu (Von Kischman)
a. kurang dikenal rakyat
b. UU dibukukan tapi vakum
c. Pengadilan lamban
d. Ketidak pastian dalam teori dan praktek
e. Objek tidak pasti
f. Hukum hanya kumpulan kata-kata
3. Arief Sidharta
Hukum sebagai aktivitas, penerapan objek (kemahiran terdidik)
4. Hukum lebih sebagai seni ketimbang ilmu (Mochtar Kusumaatmadja)

Manfaat hukum
1. Ilmu
Pemahaman mendalam tentang konsep ilmu yang berkaitan dengan realitas
2. Kemahiran
Menangani perkara
3. Seni
Tidak hanya mengandalkan logika tetapi juga intuisi

Tujuan dan fungsi hukum
1. secara tradisional, tujuan hukum yaitu ketertiban
a. etis (keadilan)
b. utilitis (kemanfaatan)
c. yuridis (kepastian hukum)
hukum dalam pengertian tradisional bersifat konservatif statis, menurut pakar hukum tradisional, tidak ada pembaharuan karena akan menimbulkan kekacauan.
2. secara modern
prioritas baku : keadilan, kemanfaatan, kepastian
prioritas kasuistis : sesuai kasus

Fungsi (kepentiangan perlindungan)
a. fungsi langsung
b. alat kontrol sosial
c. simbol
d. alat politik

Teori-teori dan tujuan hukum
1. Apeldorn
Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
2. Bellefroid
Isi hukum harus ditentukan menurut asas keadilan.
3. Van Kan
Hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu gugat (mana yang lebih besar daripada yang kecil).
4. Aristoteles
Hukum mempunyai tugas suci (memberi kepada tiap orang yang berhak diterimanya).
5. Jeremy Bentham
Hukum bertujuan mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, yaitu menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya.
6. E. Utrecht
Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Kesimpulan:
1. mengatur ketertiban
2. mencapai keadilan
3. adanya kepastian hukum

Tujuan hukum
Ada beberapa teori:
1. Teori etis (Aristoteles)
“Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.”
Hal ini bersifat subjektif dan relatif
Suatu penilaian seseorang terhadap perlakuan yang diterimanya itu berbeda-beda. Sehingga tujuan hukum tersebut kurang tepat karena adanya kelemahan:
a. bersifat subjektif dan relatif
b. hukum tidak semata-mata untuk keadilan
Adil menurut Aristoteles
1. Justitia Distribution
Dikatakan adil bila sesuai dengan jatahnya dan haknya.
2. Justitia Commutation
Semua orang diperlakukan sama (asas persamaan).

2. Teori Utilits (Jeremy Bentham)
Tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan
3. Teori Yuridis (Kelsen)
Tujuan hukum adalah untuk mendapatkan kepastian hukum


Hukum tertulis
1. dikodifikasi
a. KUHP : 3 buku
b. KUH Perdata : 4 buku
2. tidak dikodifikasi
a. UU
b. PP/Perpu
c. Perpres
d. Perda


Beberapa pengertian:
a. peritiwa hukum yaitu suatu peristiwa yang diatur oleh hukum yang menimbulkan/menghapuskan hak dan kewajiban.
b. Perbuatan hukum yaitu suatu peristiwa yang diatur oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban
c. Overmacht yaitu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan manusia.
d. Wanprestasi yaitu ingkar janji
e. Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan hukum yang akibatnya tidak dikehendaki.

Sumber hukum

Sumber hukum ialah sumber terjadinya hukum/sumber yang menimbulkan hukum

Teori-teori berlakunya hukum

1. Legisme
a. hakim sebagai corong UU : Hakim hanya menerapkan sesuai UU
b. hakim sebagai terompet UU : menyerukan aturan-aturan
2. Begriffjurisprudenz (Meijers)
Berprisnsip pada legisme tapi meluaskan hukum, harus normlogis, dogmatik sehingga hukum itu merupakan sistem hukum tertutup.
Penemuan hukum
- interpretasi
- konstruksi
3. Aliran hukum yang bebas
Hakim boleh menyimpang dari UU dalam membuat vonis dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat
4. Sosiologi Rechtschule
Membatasi kebebasan dengan UU
5. Sistem hukum terbuka (Open system van het recht)
Putusan perkara bukan hanya legislatif tapi juga hakim

Penemuan hukum
Penemuan hukum adalah penerapan hukum terhadap peristiwa kongkrit yang dihadapi oleh hakim, hakim menciptakan hukum dan hakim sebagai pembentuk hukum.
Mengapa dilakukan penenmuan hukum
1. UU seringkali tidak lengkap
2. Perkembangan masyarakat yang dinamis sehingga UU tidak relevan dengan peristiwanya.
3. Ketidakjelasan suatu UU
4. Kekosongan hukum

Penafsiran dan konstruksi hukum
Penafsiran : Undang-undangnya sudah ada, tetapi tidak jelas. Penafsiran dilakukan berdasarkan bunyi teks undang-undang.

Beberapa macam penafsiran:
1. Penafsiran gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran didasarkan pada bunyi ketentuan Undang-undang.
2. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata per kata.
3. Penafsiran historism, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah, bisa menurut sejarah terjadinya hukum, maupun berdasarkan maksud pembentuk UU.
4. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan melihat susunan yag berhubungan dengan bunyi pasal lain.
5. Penafsiran sosiologis/teologis, yaitu penafsiran berdasarkan kepada kepentingan yang terdapat di masyarakat.

Konstruksi : Undang-undangnya belum ada sehingga hakim harus mengadili sendiri (yurisprudensi). Hakim meluaskan bunyi Undang-undang.
Konstruksi dapat dilakukan dengan
1. Analogi, yaitu dengan mengunakan perbandingan-perbandingan.
2. Penghalusan hukum, yaitu menyelesaikan menurut suatu kaidah
3. Argumentum a contrario, yaitu dengan menggunakan kebalikan-kebalikan.

Metode berpikir hukum
Deduktif, metode berpikir dari umum ke khusus, dilakukan oleh hakim Eropa Kontinental.
Contoh : Pasal 1365 KUH Perdata, PMH dikhususkan menjadi menabrak, merusak rumah orang, kabur dari hutang.

Induktif , metode berpikir dari khusus ke khusus yang lain, dilakukan oleh hakim anglo saxon.
Contoh : Percedent, peristiwa yang sudah diputuskan oleh hakim terdahulu/peristiwa yang diputuskan oleh hakim kemudian.

Literatur yang disarankan:
1. Menguak tabir hukum (Achmad Ali)
2. Pengantar dalam hukum Indonesia (Utrecht)
3. Wirjono (pengantar ilmu hukum)
Selengkapnya...

Sistem Disclosed dan Undiscolsed Factoring

blogger-emoticon.blogspot.comDOWNLOAD

Kegiatan factoring (anjak piutang) di Indonesia belum memiliki aturan hukum yang khusus, sehingga beberapa aturan yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan ini diantaranya KUH Perdata, KUH Dagang, Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tersebut hanya dikenal dua sistem factoring yaitu With Recourse dan Without Recourse factoring. Akan tetapi, pada prakteknya terdapat beberapa jenis factoring lain yang ditinjau dari berbagai segi, misalnya saja sistem disclosed dan undisclosed factoring yang merupakan dua jenis factoring dilihat dari segi pemberitahuan kepada pihak costumer. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut:
1. Disclosed Factoring
Disclosed Factoring adalah anjak piutang yang pengalihan piutang kepada perusahaan factor diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah/costumer.
2. Undisclosed Factoring
Undisclosed Factoring adalah anjak piutang yang pengalihan piutang kepada perusahaan factor tidak diberitahukan kepada nasabah/costumer.

Dalam Pasal 613 KUH Perdata disebutkan bahwa:

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Dengan melihat Pasal 613 KUH Perdata, maka pengalihan piutang haruslah dilakukan dengan membuat akta otentik, dan tidak akan berakibat bagi si berutang jika belum ada pemberitahuan atau secara tertulis disetujui dan diakui. Begitupun dengan pengalihan piutang yang ada pada kegiatan factoring ini, pengalihan piutang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUH Perdata. Sehingga sistem undisclosed factoring ini kurang tepat jika dilaksanakan di Indonesia karena dalam sistem undisclosed factoring ini pengalihan piutang tidak diberitahukan kepada pihak nasabah/costumer sehingga pada hakikatnya tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 613 KUH Perdata. Selengkapnya...

Perjanjian Innominaat

blogger-emoticon.blogspot.comDownload Versi Doc

Terdapat berbagai bentuk perjanjian di dalam Buku III KUH Perdata, namun seiring dengan perkembangan zaman, kian beragam pula perjanjian yang dikenal di Indonesia sehubungan dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang pada intinya setiap orang berhak untuk membuat suatu perjanjian asalkan perjanjian tersebut dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian-perjanjian yang berada di luar KUH Perdata tersebut disebut dengan perjanjian tak bernama (innominaat). Di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 disebutkan beberapa usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, diantaranya:
1. Sewa Guna Usaha (Leasing);

Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
2. Anjak Piutang (Factoring);
Anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
3. Usaha Kartu Kredit; dan

Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
4. Pembiayaan Konsumen.
Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Selengkapnya...

Hukum Keluarga dan Waris

blogger-emoticon.blogspot.com

Download di Sini

Perbedaan antara perkawinan di dalam KUH Perdata dengan perkawinan yang terdapat pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata
1. Perkawinan adalah hubungan hukum
2. Asas monogami
3. Berdasarkan kesepakatan
4. Tujuannya adalah hubungan hukum yang berhubungan dengan kepentiangan individu

Perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974
1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin
2. Asas monogami relatif (adanya pengecualian)
3. Berdasarkan perjanjian
4. Tujuannya membentuk sebuah keluarga yang kekal

Perjanjian kawin hanya mengatur tentang harta benda perkawinan, kegunaannya untuk memisahkan harta pusaka, harta perkawinan, harta asal. Perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan tidak dapat direvisi.

Hukum Waris
a. Plaat vevoeling (ahli waris pengganti)
Ahli waris pengganti yaitu, seseorang yang memiliki hubungan ke atas dengan ahli waris sebenarnya, yaitu anak dari si ahli waris.
b. Legitime portie (bagian mutlak)
Pasal 913 KUH Perdata
Legitime Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.
c. Onwardig (ahli waris yang tidak patut mendapatkan warisan)
Mengenai onwardig ini diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata
Seorang ahli waris tidak akan mendapatkan warisan karena beberapa hal, diantaranya:
- pembunuh pewaris
- mencoba membunuh pewaris
- merubah wasiat
- menambah warisan

Heneditatus Pititio yaitu setiap ahli waris berhak untuk menggugat karena dalam waris perdata barat tidak dikenal adanya diskriminasi.
Selengkapnya...

Perkembangan di Bidang Hukum Perdata

Di bidang hukum keluarga, ada beberapa peraturan yang membuat beberapa pasl di dalam KUH Perdata dicabut karena dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman, serta ada juga UU yang melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, diantaranya:
a. SEMA No 3 tahun 1963, dan Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974, yang pada intinya menjelaskan bahwa istri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pasal 110 KUH Perdata tidak berlaku lagi.
b. UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
c. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
d. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Di bidang hukum benda, beberapa ketentuan yang berpengaruh, diantaranya:
a. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Mengakibatkan isi Buku II mengalami perubahan, bahwa semua pasal yang berkaitan dengan tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dicabut, kecuali mengenai hipotik.
b. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
Dalam Pasal 12 UURS disebutkan:
Bahwa rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dapat dijadikan jaminan hutang dengan cara:
- hipotik, bila tanah hak milik/HGB
- Fidusia, bila tanah hak pakai atas negara
b. UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman
Pasal 15 UUPP disebutkan bahwa pemilikan rumah oleh bukan pemilik hak atas tanah, dengan persetujuan pemilik hak atas tanah dapat dijadikan jaminan hutang dengan cara fidusia.
Jika pemilik rumah merupakan pemilik tanah juga maka rumahnya dapat dibebani fidusia, sedangkan jika yang akan dijaminkan adalah rumah dan tanahnya maka bisa dengan hipotik.
c. UU No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan
Dalam Pasal 12 UU Penerbangan disebutkan bahwa pesawat terbang dan helikopter dapat dijadikan jaminan hutang asal telah mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia.
d. UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran
Pasal 314 ayat (1) KUHD mengatur mengenai ukuran kapal minimal 20 m3 isi kotor perlu didaftarkan.

Selengkapnya...

Catatan Kuliah Hukum Perdata


Sistematika KUH Perdata
Buku I tentang orang (van personen), terdiri dari 18 bab, Pasal 1-498
Buku II tentang benda (van zaken), terdiri dari 21 bab, Pasal 499-1232
Buku III tentang perikatan (van verbintenissen), 18 bab, Pasal 1233-1864
Buku IV tentang bukti dan daluwarsa terdiri dari 7 bab, Pasal 1865-1993

Tentang Orang
Orang merupakan subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan setiap orang tersebut tidak semua cakap, orang yang cakap pun belum tentu wenang.

Kecakapan
a. Menuru UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berusia 18 tahun.
b. Menurut KUH Perdata, yaitu berusia 21 tahun.
c. Menurut KUH Pidana, yaitu berusia 16 tahun.
d. Menurut hukum adat, yaitu kuat gawe.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan seseorang dalam hukum, diantaranya:
a. Kewarganegaraan, misalnya hanya WNI yang berhak memilki “hak milik” atas tanah.
b. Tempat tinggal

c. Jabatan/kedudukan, misalnya hakim dan pejabat hukum lain tidak boleh menerima barang yang masih dalam perkara.
d. Tingkah laku/perbuatan, misalnya Pasal 49 dan 53 UU No. 1 tahun 1974

Tempat tinggal
Tempat tinggal ini terdiri dari:

1. Tempat tinggal sesungguhnya
a. Sukarela/berdiri sendiri, yaitu tempat tinggal seseorang yang keberadaanya tidka terikat pada pihak lain/sesuai dengan keinginan sendiri.
b. Wajib/lanjutan, yaitu tempat tinggal yang tergantung pada hubungan dengan pihak lain.
2. Tempat tinggal yang dipilih

Yaitu tempat tinggal yang ditunjuk sebagai tempat tinggal oleh suatu pihak atau banyak pihak untuk melakukan perbuatan tertentu.
3. Rumah kematian
Rumah kematian merupakan domisili terakhir yang penting untuk mengadili misalnya tentang warisan, piutang.


Hukum Keluarga
Perkawinan
Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membetuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.

Syarat-syarat perkawinan
Mengenai syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6-12 UU Perkawinan, diantaranya:
1. Adanya persetujuan dari kedua mempelai (Pasal 6:1)
2. Adanya izin dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6:2-6)
3. Usia laki-laik 19 tahun dan perempuan 16 tahun (Pasal 7:1)

4. Antara kedua calon mempelai tidak dalam hubungan darah (Pasal 8)
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal3:2 dan Pasal 4)
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, kawin lagi, dan bercerai kedua kalinya dilarang untuk menikah lagi kecuali agama menentukan lain (Pasal 10)
7. Tidak berada dalam waktu tunggu calon mempelai yang janda.

Empat akibat hukum atas perkawinan menurut hukum perdata:
1. Akibat hukum bagi suami-istri itu sendiri, misalnya adanya hak dan kewajiban bagi keduanya.

2. Akibat hukum terhadap harta kekayaan suami-istri itu sendiri, yaitu hak atas harta benda di dalam perkawinan
3. Akibat hukum yang berlaku terhadap keturunan.
4. Akibat hukum bagi pihak ketiga

Tentang Benda


Benda adalah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUH Perdata)

Sifat dari Buku II adalah tertutup, maksudnya adalah tidak ada hak kebendaan lain selain yang tercantum dalam Buku II

Yang mempengaruhi Buku II KUH Perdata
a. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
b. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
c. UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman
d. UU No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan
e. UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran

Mengapa pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak begitu penting?
1. Bezit (Pasal 1977 KUH Perdata)

Pada benda bergerak, Bezitter = eigenaar
Pada benda tidak bergerak, Bezitter tidak sama dengan eigenaar
2. Levering (penyerahan)
Benda bergerak, penyerahannya nyata
Benda tidak bergerak, dengan balik nama (serifikat)
3. Verzering (daluwarsa)

Benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa
Benda tidak bergerak, dikenal daluwarsa
4. Bezwering (pembebanan)
Benda bergerak dengan gadai, fidusia
Benda tidak bergerak, dengan hipotik dan hak tanggungan

Tentang Perikatan

Buku III KUH perdata memiliki sifat terbuka, dengan adanya Pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan adanya pejanjian lain diluar yang disebutkan dalam Buku III itu sendiri.

Referensi:
1. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Riduan Syahrani
2. Hukum Perkawinan Indonesia, Wantjik Saleh
3. Hukum Benda, Sri Soedewi
Selengkapnya...

Catatan Kuliah Hukum Acara Perdata

MAU DOWNLOAD???

Hukum Acara Perdata

Pengertian hukum acara perdata

Hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain atau bagaimana seseorang harus dapat bertindak terhadap negara atau badan-badan hukum (dan sebaliknya), kalau seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu melalui suatu badan badan hukum yang disebut badan peradilan sehingga terdapat tertib hukum.
Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, yaitu mengatur cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus perkara dan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Note:
a. Pengadilan : menunjuk pada tempat
b. Peradilan : menunjuk pada sistem/cara/proses yang dilakukan di pengadilan
c. Badan usaha bisa merupakan badan hukum/bukan badan hukum
d. Apabila ada hak dan kepentingan terganggu, maka dapat dilakukan:
1) Perdamaian yaitu di luar pengadilan oleh mediator, atau di dalam pengadilan oleh hakim (membuat akta perdamaian, lihat Pasal 130 HIR)
2) Gugatan, produknya adalah putusan
Siapa yang berhak mengajukan gugatan? Yaitu, Setiap orang yang kepentingannya terganggu.
e. Kepentingan pada pengadilan tidak harus ada sengketa, misalnya permohonan, produknya penetapan. Permohonan dapat dilakukan untuk akta kelahiran, adopsi, waris dan kewarganegaraan.

Permohonan

Putusan hakim bisa bersifat penetapan, maupun putusan.

Permohonan:
1. Tidak ada sengketa
2. Putusan berupa penetapan/bersifat administratif
3. Hakim bertindak sebagai pejabat administratif
Isi permohonan:
1. Identitas pemohon/kuasanya
2. Apa yang dimohonkan
3. Alasan pengajuan permohonan
4. Hal-hal yang ingin diputus untuk ditetapkan oleh hakim

Tujuan hukum acara perdata yaitu mempertahankan hukum perdata materiil
Fungsi hukum acara perdata yaitu mencegah terjadinya eigenrichting, sehingga tuntutan hukum harus sesuai dengan prosedur (due process of law).

Kualifikasi hukum
Hukum materill-substansi/isi
Mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujus perintah-perintah dan larangan.
Contoh: hukum tertulis dan tidak tertulis (UU dan hukum adat)
Hukum formil-prosedur
Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil/peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.

Sumber hukum acara perdata
1. Pasal 5 ayat (1) UU Darurat No.1 tahun 1951 (Het Herziene Indonesisch Reglement) atau Reglement Indonesia yang diperbaharusi Stb. 1941No. 44
2. Het Herziene Indonesisch Reglement, disingkat H.I.R atau disebut juga Reglement Indonesia yang diperbaharui, disingkat (R.I.B) Stb. 1941 No. 44. ketentuan ini berlaku untuk pengadilan di daerah Jawa dan Madura.
3. Rechtsreglement Buitengewesten, disingkat R. Bg atau Reglement untuk daerah seberang disingkat R.D.S Stb 1927 No.227. ketentuan ini berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.
4. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, disingkat R.V (Stb 1847 No. 52 dan Stb 1849 No. 63). Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa (pedoman jika diperlukan)
5. Burgerlijk Wetboek (BW), Kitab Undang-undang Hukum Perdata
6. Wetboek van koop Handel en Faillissements Verordening (WvK), Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan.
7. UU No. 20 tahun 1947, ketentuan yang mengatur tentang upaya banding untuk daerah jawa dan Madura.
8. UU No. 14 tahun 1970, ketentuan yang mengatur tentang upaya banding untuk daerah Jawa dan Madura.
9. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya.
10. UU No. 14 tahun 1985 tentang MA yang sudah dirubah denhan UU No. 5 tahun 2004 tentang MA.

Macam-macam peradilan di Indonesia menurut Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970
1. Peradilan umum : Pengadilan Negeri (PN), Peradilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA)
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan TUN
Setelah tahun 1970 ditambah dengan
5. Peradilan Niaga

Pasal-pasal penting !!!
Pasal 130 HIR tentang akta perdamaian
Pasal 118 tentang gugatan tertulis
Pasal 120 HIR tentang gugatan lisan
Pasal 122-124 HIR tentang dipanggil dengan patut (sesuai UU)
Pasal 125-127 HIR tentang ketidakhadiran salah satu pihak

Gugatan tertulis
1. Surat kuasa dari penggugat
Diberikan dari penggugat kepada kuasanya dengan hak substitusi
2. Surat Gugatan
Isi dari surat gugatan
a. Identitas para pihak (penggugat, tergugar dan pihak ketiga jika ada)
Identitas ini mencakup nama, alamat, pekerjaan, domisili
b. Dasar-dasar gugatan/posita (alasan-alasan keadaan hukumnya)
c. Tuntutan : primair dan subsidair


Skema pengajuan gugatan perdata

Pengajuan gugatan – jawaban – replik – duplik – (putusan sela) – pembuktian – kesimpulan akhir – putusan akhir – belum tetap – upaya hukum – putusan – eksekusi

Pengajuan gugatan – jawaban – replik – duplik – (putusan sela) – pembuktian – kesimpulan akhir – putusan akhir – tetap – eksekusi


Kekuasaan/kewenangan mengadili (kompetensi)

Azas Actor Sequitur Forum Rei

Kewenangan mengadili (kompetensi) terbagi dua:
1. Kewenangan absolut (Pasal 134 HIR)
Apakah suatu gugatan masuk Peradilan Umum, PTUN, PA atau Peradilam Militer???
2. Kewenangan relatif (Pasal 118 HIR, Pasal 133 HIR)
Kewenangan wilayah hukum peradilan yang akan mengadili, hal ini menyangkut tempat, misalnya PN Bandung, PN Baleendah dan sebagainya.

Tindakan-tindakan sebelum sidang
1. Pencatatan perkara
2. Penetapan biaya perkara
3. Penetapan hari sidang
4. Pemanggilan para pihak
5. Sita jaminan

Mengenai panggilan sidang
Merupakan pemberitahuan oleh PN kepda pihak-pihak yang berperkara baik penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
Cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajiban-kewajibannya diatur dalam Pasal 388 HIR
Petugas yang melaksanakan pemanggilan juru sita, diantaranya:
1. Juru sita/pesuruh yang diangkat
2. Menunjuk orang yang patut dipercaya untuk itu
a. Panggilan dianggap sah apabila diterima langsung oleh yang berkepentingan dalam waktu 3 X 24 jam sebelum sidang dibuka di tempat kediaman atau di tempat tinggalnya, apabila tidak bertemu, maka disampaikan kepada kepala desa yang segera menyampaikan kepada yang bersangkutan.
b. Jika orang yang dipanggil meninggal, maka disampaikan kepada ahli waris, apabila ahli waris tidak diketahui maka disampaikan kepada kepala desa.
c. Jika kediamannya tidak diketahui, maka disampaikan kepada bupati wilayah kediaman penggugat yang menempelkannya di papan pengumuman PN tersebut, kemudian diumumkan di surat kabar.
d. Jika tergugat berada di luar negeri, pengadilan melalui deplu mengirimkan ke kedaulatan RI di negara tempat berada, bukti bahwa panggilan telah disampaikan, para pihak menandatangani berita acara panggilan.

Mengenai perubahan gugatan
Perubahan gugatan masih dapat dilakukan jika tergugat belum memberikan jaminan atas gugatannya, namun jika telah sampai pada acara jawaban tergugat, maka harus dengan persetujuan tergugat. Perubahan gugatan pokok dilarang jika telah sampai pada tingkat pemeriksaan dan jawab menjawab telah dikemukakan.

Pencabutan gugatan
Pencabutan gugatan yaitu menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN. Pencabutan gugatan dapat dilakukan :
1. Sebelum gugatan di persidangan
2. Proses persidangan belum sampai pada jawaban
3. Sesudah diberikan jawaban oleh tergugat, tetapi dengan persetujuan tergugat

Rekonvensi (gugatan/tuntutan balasan)
Rekonvensi yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat dalam melawan penggugat, di mana pengajuannya dilakukan di dalam persengketaan yang sedang berjalan, dan diajukan bersama-sama dengan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.
Mengenai rekonvensi ini diatur dalam Pasal 132 a dan 132 b HIR. Gugat balasan dapat diajukan dalam setiap perkara, adapun pengecualiannya terdapat dalam Pasal 132 a HIR.

Sita jaminan

Macam-macam sita jaminan:
1. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (pemohon);
2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur.

Sita jaminan bukan untuk menjamin tagihan berupa uang, tatapi untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon/kreditur dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita.

Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri ada 2, yaitu:
1. Sita Revindicatoir (Pasal 226 HIR)
a. Harus berupa barang bergerak;
b. Barang bergerak tersebut milik penggugat yang berada pada tangan tergugat;
c. Permintaan diajukan kepada Ketua PN;
d. Permintaan diajukan secara lisan atau tertulis;
e. Barang tersebut harus diterangkan dengan terperinci;
f. Akibat hukum dari sita revindicatoir yaitu bahwa pemohon tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkan.
2. Sita Maritaal
Sita maritaal berfungsi untuk menjamin barang yang disita tidak dijual, sehingga dapat melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian.

Apabila penyelesaian sengketa dilakukan dengan melakukan perdamaian, sehingga di antara para pihak dibuat akta perdamaian (akta van dading), maka apabila jika salah satu pihak melanggar, akan langsung dilaksanakan eksekusi karena akta van dading bersifat eksekutorial.

Proses tiga pihak (interventie)
Yaitu keberadaan pihak ketiga dalam segketa di pengadilan

Macam-macamnya:
1. Voeging (menyertai)
2. Tussenkomst (inyervensi atau menengahi)
3. Vrijwaring (penanggungan atau pembebasan)

Ad. 1. Pihak ketiga dalam voeging ini ikut serta menjadi pihak untuk membela kepentingan salah satu pihak secara sukarela.
Misalnya, dalam hal utang piutang, A (pengugat) mengajukan gugatan kepada B (tergugat), C kemudian membela B dengan sukarela.

Ad. 2. Tussenkomst yaitu pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses dimana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, tapi dia mementingkan kepentingannya sendiri.

Ad. 3. Vrijwaring yaitu ikut sertanya pihak ketiga secara terpaksa karena pihak
tergugat/penggugat yang memohon pihak ketiga dipanggil di muka hakim sebagai pihak ketiga.
Misalnya, A (pembeli) mengajukan gugatan kepada B (penjual/distributor), kemudian C dipanggil karena C merupakan penjual resmi dari B.

Isi jawaban
Isi jawaban tergugat bisa berupa:
- pengakuan (lihat Pasal 164 HIR)
- referte (tidak mengakui tetapi tidak juga menolak)
- bantahan/verweer


Pengakuan adalah membenarkan isi gugatan penggugat dan sidang dapat diputus oleh hakim.
Referte yaitu menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim (pasrah bongkokan), tergugat tidak mengakui tetapi juga tidak menolak gugatan.
Bantahan adalah berupa tangkisan (eksepsi) untuk melemahkan penggugat.
a. eksepsi prosesueel, yaitu bahwa persoalan yang sama sudah pernah diputus dan putusan tersebut sudah in kracht (declinatoir), atau persoalan yang sama sedang diproses di pengadilan negeri yang lain (disqualificatoir).

b. Eksepsi materiil, terbagi 2 (dua) macam diantaranya
- eksepsi dilatoir : yang menyatakan bahwa gugatan belum dapat dikabulkan
- eksepsi peremptoir : eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan.
Tentang tangkisan ini, HIR hanya mengenal satu macam eksepsi, yaitu perihal tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.


Pembuktian (Pasal 162-177 HIR)


Macam-macam alat bukti (Pasal 164 HIR)
1. surat
2. saksi
3. sumpah
4. persangkaan
5. pengakuan

Ditambah dengan Pasal 153 HIR
6. Pemeriksaan setempat (decente)

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu kejadian.
Perbedaan saksi dengan saksi ahli
Saksi:

1. wajib hadir (Pasal 148 HIR)
2. mengalami sendiri peristiwa yang terjadi
3. tidka dapat digantikan
4. tidak mendapat fee
5. memberikan kepastian

Saksi ahli:

1. hadir apabila diperlukan
2. tidak perlu mengalami sendiri peristiwa yang terjadi
3. dapat digantikan
4. mendapat fee

5. memberikan penilaian terhadap alat bukti

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat pada waktu memberikan keterangan atau janji dengan mengingat sifat Maha Kuasa dari Tuhan YME dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.


Ada dua macam sumpah
1. Sumpah untuk memberi keterangan (assertoir) bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. Sumpah ini merupakan alat bukti yang diucapkan salah satu pihak.
Sumpah Assertoir terdiri dari:
a. sumpah decisoir : sumpah pemutus/menentukan
b. sumpah suppletoir : sumpah tambahan/pelengkap
c. sumpah aestimatoir : sumpah penaksiran

(lihat Pasal 338 HIR)
2. Sumpah untuk berjanji (prommissoire) yaitu sumpah yang berisi suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dilakukan oleh saksi/saksi ahli.

Perbedaan sumpah dengan pengakuan
Sumpah : dicantunan secara otentik (dibuat di hadapan pejabat yang bersangkutan)
Pengakuan : tidak perlu secara otentik oleh pejabat yang bersangkutan.


Sumpah boleh diucapkan diluar persidangan (Pasal 158 HIR)

Putusan hakim
(Pasal 185 HIR/Pasal 196 ayat (1) R.Bg)


Putusan akhir adalah putusan yang bersifat menghukum para pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Putusan akhir menurut sifatnya dikenal 3 (tiga) macam putusan:
1. putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman, Contohnya ganti kerugian.

2. putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya perceraian.
3. putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

Putusan serta merta/ “uitvoerbaar bij voorrad” yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Pasal 180 HIR)


Menjalankan putusan hakim (eksekusi)
1. eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR dst, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR, di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan, contohnya penjara.

3. eksekusi riil, tidak terdapat dalam HIR tetapi sering dilakukan dalam praktek, misalnya pelelangan.

Proses eksekusi:
Jika pihak yang kalah tidak mau melakukan eksekusi secara sukarela, maka eksekusi dilakukan secara paksa. Namun ada pula putusn hakim yang bersifat non executabel, yaitu ada putusannya tetapi tidak bisa dilaksanakan, misalnya jika orang yang bersangkutan sudah tidak mempunyai apa-apa lagi.

Upaya hukum

Upaya hukum adalah upaya untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam suatu putusan.

1. upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.
Perbedaan banding dengan kasasi
Dalam banding tidak harus ada memori banding, sedangkan dalam kasasi harus ada memoro kasasi karena pemeriksaan di tingkat banding sama dengan di tingkat pengadilan negeri tetapi para pihaknya tidka dimunculkan, sedangkan dalam kasasi yang diperiksa hanya mengenai hukumnya saja.

2. upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (derder verzet)

Literatur yang disarankan:
1. Retno Wulan Sutantyo, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek
2. Komentar atas HIR
3. Prof Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri
4. Prof. Subekti, Hukum Acara Perdata
5. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Indonesia

Selengkapnya...

Catatan Kuliah Hukum Jaminan


Hukum jaminan ada, jika ada perjanjian antara kreditur (pemilik piutang) dengan debitur (penghutang) biasanya dalam pinjam meminjam uang. Jaminan bisa ada/bisa tidak ada tergantung dari kepercayaan si kreditur.

Jaminan dengan hak perorangan yaitu apabila orang yang menjamin (memberikan jaminan) meninggal, maka tidak ada jaminan lagi, sedangkan jaminan dengan hak kebendaan, sampai kapan pun jaminan tersebut melekat pada bendanya.

Beberapa hal penting:
1. Jaminan merupakan sarana perlingdungan bagi keamanan kreditur, sehingga terdapat kepastian pelunasan utang serta adanya pelaksanaan atas suatu prestasi.
2. Hukum jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur ataupun dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur/pelaksanaan suatu pretsasi (Djuhaendah Hasan).
3. Hukum jaminan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan pada umumnya, maksudnya jaminan tagihan kreditur atas utang debitu (J. Satrio).
4. Hak jaminan adalah hak yang memberikan kepada si pemegang hak (kreditur) suatu kedudukan yang lebih baik daripada kreditur lain.
5. Perjanjian jaminan
- merupakan perjanjian accesoir, yaitu perjanjian yang melekat pada perjanjian pokok.
- Timbul dan hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.
- Mengabdi kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentiangan perlakuan pokok serta memberikan kedudukan yang kuat dan aman bagi kreditur.
- Perjanjian jaminan tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya karena perjanjiang jaminan tidak dapat berdiri sendiri.

Hipotik
Hipotik digunakan untuk benda tidak bergerak, sedangkan jaminannya tetap berada di bawah kekuasaan debitur.

Pand/gadai
Pand/gadai digunakan untuk benda bergerak, sedangkan jaminannya tetap berada di bawah kekuasaan kreditur.

Fidusia
Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal-hal yang tidak dapat terakomodasi dengan “hipotik” dan “gadai”, misalnya saja dari bidang-bidang usaha seperti rumah makan, kafe, dan lain-lain. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.

Fiduciare Eigendome Overdracht (FEO).
-Penyerahan Hak Milik Berdasarkan Kepercayaan-

Hukum adat mengandung asas horizontal, yaitu bahwa tanah dan segala sesuatu yang terdapat di bawahnya bukan merupakan satu kesatuan, sedangkan hukum barat mengandung asas vertikal, yaitu bahwa tanah dan segala sesuatu yang terdapat di bawahnya merupakan satu kesatuan.

Pengaturan hukum jaminan
a. Di dalam KUH Perdata
Buku II : Jaminan Kebendaan (Zakelijk Zekerheidsrecht)
- Gadai (Pasal 1150-1160 KUH Perdata).
- Hipotik Kapal (Pasal 1162-1232 KUH Perdata).
Buku III : Jaminan Perorangan (Persoonilijke Zekerheids)
- Perjanjian pertanggungan (Pasal 1820-1850 KUH Perdata)
b. Di luar KUH Perdata
- Hak Tanggungan (UU No. 4 tahun 1996)
- Fidusia (UU No. 42 tahun 1999)
Selengkapnya...

Catatan Kuliah Hukum Perikatan

Klik Disini Untuk Download blogger-emoticon.blogspot.com
Hukum Perikatan

Pengertian perikatan?
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. –Riduan Syahrani, seluk beluk dan asas-asas hukum perdata-

Unsur unsur perikatan?

a. adanya hubungan hukum
b. melibatkan 2 orang atau lebih
c. dalam lapangan harta kekayaan
d. adanya prestasi
e. adanya debitur dan kreditur


Samakah perjanjian dengan perikatan?
Perjanjian tidak sama dengan perikatan, karena perikatan lebih kepada hal harta kekayaan, sedangkan perjanjian lebih luas sifatnya, misalnya saja perjanjian perkawinan, selain itu pada dasarnya perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan apabila memenuhi unsur-unsur yang perikatan.

Sumber perikatan (1233 KUH Perdata)
1. Perikatan bersumber perjanjian, apabila terdapat pelanggaran, maka gugatannya berupa wanprestasi (1243 KUH Perdata)
2. Perikatan bersumber UU, apabila terdapat pelanggaran, maka gugatannya PMH (1365 KUH Perdata)

Objek dari suatu perikatan yaitu adanya prestasi dari kedua belah pihak, bisa berupa:
1. memberikan sesuatu
2. berbuat sesuatu
3. tidak berbuat sesuatu

Macam-macam perikatan
1. Perikatan alam (natuurlijk verbintenis), yang ditimbulkan hanya hubungan moral sehingga tidka mempunyai akibat hukum dan tidak dapat dipaksakan.
2. Perikatan perdata (civil verbintenis), menimbulkan hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum dan pelaksanaannya dapat dipaksakan (dapat dilaksanakan eksekusi).

Apa bedanya perjanjian sepihak dengan perjanjian timbal balik?
Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana salah satu pihak yang memenuhi kewajiban dan salah satu pihak mendapatkan hak saja, misalnya hadiah, hibah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana kedua belah pihak memiliki hak dan memiliki kewajiban, misalnya dalam perjanjian jual beli, penjual berhak mendapatkan uang pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli. Pembeli berhak mendapatkan barang dan berkewajiban membayar sejumlah uang yang telah disepakati.

Unsur-unsur dalam perjanjian
a. unsur essensialia (pokok), misalnya harga, barang.
b. unsur naturalia (alami), misalnya jika ada kecacatan barang ditanggung oleh penjual.
c. unsur accidentalia (tambahan), misalnya ketentuan jika terjadi wanprestasi.

Apa itu perjanjian Cuma-Cuma dan atas beban?
Dalam Pasal 1314 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya saja memberikan hadiah. Sedangkan perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, misalnya A mengizinkan B untuk menempati rumahnya yang kosong, dengan syarat bahwa B tidak merenovasi bentuk rumah A.

Apa itu perjanjian obligatoir?
Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian dimana adanya kesepakatan belum mengalihkan hak milik tetapi baru melahirkan hak dan kewajiban saja.
Hukum perdata memiliki konsep konsensuil (abstrak), yaitu bahwa suatu perjanjian telah terjadi setelah adanya kata sepakat, sedangkan hukum adat memilki konsep konkrit, kontan, magis religius, dan komunal.

Risiko
Apa itu risiko?
Bagaimana risiko dalam perjanjian sepihak?
Bagaimana risiko dalam perjanjian timbal-balik?
Perbedaan antara wanprestasi dengan overmacht?
Mengapa suatu perjanjian berakhir?

Overmacht
1. Overmacht subjektif/sementara/relatif
Akibatnya perikatan tertunda selama sementara, misalnya A mempunyai utang tapi anaknya sakit.
2. Overmacht objektif, mengena semua orang, contohnya krisis moneter, tsunami. Keadaan tak terduga yang menyebabkan debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dipersalahkan.

Syarat-syarat overmacht:
1. Keadaan tak terduga/diluar kemampuan manusia
2. Debitur tidak dapat diminta pertanggungjawaban

Asas-Asas Perjanjian
1. Asas konsensualisme adalah asas dimana menyatakan bahwa perjanjian sudah terjadi dengan adanya kata sepakat.
2. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)
Maknanya:
1. Setiap orang bebas menentukan dengan siapa perjanjian itu akan dilaksanakan.
2. Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian.
3. Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian
4. Setiap orang bebas untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian tersbeut tunduk.
3. Asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata)
Itikad baik:
a. awal : berarti kejujuran
b. pelaksanaan : berarti kepatutan, norma-norma yang tidak tertulis
4. Asas keseimbangan (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata)
Hendaknya ada keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur
5. Asas kepribadian
Pasal 1314 KUH Perdata : setiap orang berjanji untuk dirinya sendiri.
6. Asas mengikatnya perjanjian (Pacta Sunt Servada) Pasal 1338 ayat (1)
7. Asas dalam sewa menyewa (Pasal 1560 KUH Perdata)
Seorang penyewa harus menjadi bapak rumah yang baik
8. Asal jual beli tidak memutuskan sewa menyewa

Literatur yang disarankan:
1. Kompilasi hukum perikatan, Mariam Darus B.
2. Aneka perjanjian, Prof. Subekti
3. Hukum perjanjian, Prof. Subekti
4. Hukum perikatan, R. Setiawan
5. Hukum perutangan, Sri Soedewi
Selengkapnya...

Catatan Kuliah Politik Hukum

Politik hukum
(Rechtspolitiek)

Referensi:
1.Daniel S. : Hukum dan politik hukum di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan).
2.Minam Budhiarjo : Dasar-dasar ilmu politik
3.Imam Syukami : Dasar-dasar politik hukum
4.M. Bushro M. : Politik pembangunan hukum nasional
5.Sunaryati Hartono : Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional
6.Perpres nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2004-2009, khususnya di bidang hukum.


Prolog

Politik hukum merupakan cabang ilmu yang menelaah hukum dari sisi politik.

Sistem hukum terdiri dari
1.Struktur hukum (Kelembagaan dan proses pembentukan, penyelenggaraan hukum).
2.Substansi hukum (asas dan kaidah hukum)
3.Budaya hukum (persepsi masyarakat tentang hukum)

Politik hukum yaitu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum:
1.Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak politik hukum
2.Penyelenggaraan negara pembentuk kebijakan dasar tersebut
3.Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku
4.Proses pembentukan hukum
5.Tujuan politik hukum

Kegunaan disiplin politik hukum:
Politik hukum memiliki posisi strategis, yaitu sebuah alat analisis dalam memahami dinamika keterkaitan antara hukum dan olitik, terutama dalam proses pembentukan sistem hukum nasional Indonesia.

Pengertian politik hukum
Secara etimologis
Terjemah dari istilah hukum politik, Belanda “recht” dan “politiek”
Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. “politiek” atau “politics” dari Yunani, “polis”
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Abdul Rashid Moten).
Politik (proses)
menentukan tujuan
melaksanakan tujuan

dalam kamus Belanda “politiek”  “beleid”  kebijakan (policy)
kebijakan, yaitu rangakaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Secara terminologis
Politik hukum (rechtspolitiek) sebagai kebijakan, dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (pembentukan, penerapan, penegakkan)
Menurut Satjipto Rahardjo, suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu kegiatan untuk menentukan/memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat.
Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Akar sejarah:
(Lahirnya politik hukum)

1.Rasa ketidakpuasan para teoritisi hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini.
2.Adanya pergeseran paradigma, saat ini hukum tidak dapat dipisahkan/senantiasa berada dalam keterkaitan (interdependensi) dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.
3.Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hukum terutama dalam kaitan politik.

Politik hukum dan disiplin hukum
Politik hukum adalah gabungan dari ilmu hukum (studi cara mencapai tujuan) dan filsafat hukum (melihat tujuan yang diinginkan) –Purnadi Purbacaraka & Sorjono Soekanto-

Proses interplay antara cara untuk mencapai tujuan dan melihat tujuan
 Politik di sini dipahami dengan policy, tidak sama dengan cara memperoleh kekuasaan.
 Politik hukum bergerak pada tataran etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum.

Politik hukum sebagai kajian HTN

Dalam definisi tersebut terdapat kata:
penyelenggara negara
tujuan negara yang dicita-citakan menjadi sorotan studi ini

penyelenggara negara adalah lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang oleh konstitusi. Tujuan negara yang dicita-citakan dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Kedua hal tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan bangian dari studi HTN.

Kegunaan disiplin ilmu politik

Politik hukum memiliki posisi strategis, yaitu sebuah alat analisis dalam memahami dinamika keterkaitan antara hukum dan politik, terutama dalam proses pembentukan sistem hukum nasional.

Wilayah kajian politik hukum

1.lembaga kenegaraan pembuat politik hukum
2.Letak politik hukum, diawali dengan komitmen kebersamaan, kesungguhan dalam memperbaiki keadaan, hasilnya disepakati menjadi aturan bagi seluruh masyarakat.
3.Faktor (internal & eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum.

Politik dalam perspektif akademik
Politik dalam perspektif akademik, tidak hanya berbicara sebatas pengertian di atas, melainkan mengkritisi juga produk-produk hukum yang telah terbentuk.

Dengan demikian politik hukum menganut prinsip-prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan.

Ruang lingkup/wilayahj kajian politik hukum sebagai berikut:
1.Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
2.Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
3.Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4.Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5.Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.
6.Pelaksanaan dari perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

RPJP 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain:
1.bidang pengelolaan SDA
2.bidang pengelolaan SDM
3.Lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulam masyarakat internasional.
Visi pembangunan nasional, 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai, tingkat kemandirian yang dicapai, keadilan yang dicapai dan kemakmuran yang ingin dicapai.
Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:
1.Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila.
2.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi.
3.Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum
4.Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu
5.Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6.Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
7.Mewujudkan menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8.Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Dalam UU No. 17 Tahun 2007
1.Pembangunan dilaksanakan melalui pembaruan materi dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meingkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang main tertib, teratur, lancar dan berdaya saing.
2.Karakteristik politik hukum nasional adalah kebijakan/arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional sebagai bentuk kristalisasi kehendak-kehendak rakyat.

Permasalahan politik hukum
1.Badan-badan mana yang berwenang dalam proses penentuan politik hukum suatu negara.
2.Dalam peraturan perundang-undangan mana saja politik hukum suatu negara dapat ditemukan.
3.Faktor-faktor apa saja yang mempenbgaruhi proses penentuan politik hukum suatu negara.

Ruang lingkup dan manfaat ilmu politik hukum
1.Aspek kelembagaan pembuat politik hukum
2.Letak politik hukum
3.Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara (proses pembentukan politik hukum).

Tataran aplikasi dalam bentuk pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekuensi politik dari sebuah politik hukum.

Pluralisme dan kodifikasi hukum
Pluralisme
1.Pluralisme dalam hal materi/substansi hukum tertentu.
2.Pluralisme dalam hal hukum/lembaga hukum tertentu.
3.Pluralisme dalam menghormati budaya hukum tertentu.

Dulu, hukum agama dan hukum adat dipahami sebagai bahan baku, sekarang dapat saja diberlakukan secara positif bila masyarakat menghendaki. Contoh, dengan yang terjadi di Aceh, apalagi bila dikaitkan dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, konsep otonomi daerah mengisyaratkan dan memberi wewenang kepada daerah untuk mencari penyelesaian sengketa hukum alternatif yang diharapkan lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
Unifikasi sebaiknya lebih dipahami sebagai suatu kesatuan wilayah hukum nasinal, terutama berkaitan dengan aspek pembinaan aparatur dan hierarki kekuasaannya.
Politik hukum kodifikasi hendaknya menganut prinsip kodifikasi terbuka dan kodifikasi persial, artinya netral dan sensitif yang diberlakukan bagi masyarakat dan daerah tertentu. Namun demikian, desakan reformasi telah mengubah beberapa hal yang menuntut kedewasaan dan perhitungan yang matang.
Selengkapnya...

Catatan Kuliah Sosiologi

SOSIOLOGI

Referensi:
Pengantar Sosiologi
1.Soedjono Dirdjosisworo
2.Soerdjono Soekamto

Pendahuluan
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dalam masyarakat.
Manusia : memiliki akal
Masyarakat : minimal 2 individu

Sosiologi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat, termasuk di dalam keluarga karena keluarga (masyarakat batik) termasuk ke dalam masyarakat terkecil.

Masyarakat saling berinteraksi, hukum mempelajari tingkah laku subjek hukum dalam berinteraksi dengan subjek hukum lain, sosiologi melihat proses hukumnya.

Tentang Ilmu Pengetahuan
1.Yang dimaksud dengan homosapiens adalah manusia sebagai makhluk berpikir, manusia sejak lahir hingga menghembuskan nafas terakhir tak akan henti-hentinya berpikir secara mengamati sesuatu yang terjangkau panca inderanya dengan penuh keingintahuannya yang merupakan berkah dari Tuhan.
2.Setiap pengalaman pancaindera manusia dapat menjadi ilmu pengetahuan karena hasil pengalaman yang berupa abstraksi diserap dalam otak dan diingat dalam pikiran, dan hal ini bisa terjadi berulang-ulang sehingga mengetahui pengalaman yang beraneka ragam yang akhirnya kita dapat memperoleh hal-hal yang baik atau buruk, hal-hal yang boleh dan tidak boleh, dan seterusnya.
3.Disamping ilmu pengetahuan yang didapat dari pancaindera, tetapi dapat diperoleh juga melalui intuisi (daya nalar), ilham dan wahyu.

Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil dari penggunaan pancainderanya yang berbeda dengan kepercayaan, takhyul dan penerangan-penerangan yang keliru. Contohnya, suku mandarin (Irian Jaya), kalau dia berburu selalu menggunakan ritual menuyuruh dukun untuk memberikan doa-doa dulu sehingga peruburuannya membuahkan hasil.

Tahapan-tahapan berpikir menurut j. Dawey
1.Timbul rasa sulit, baik dalam bentuk adaptasi terhdapa alat, sulit mengenal sifat ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba.
2.Kemudian rasa sulit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan
3.Timbul suatu kemungkinan pemecahan berupa reka-reka, hipotesa, inferensi/teori.
4.Ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti/data.
5.Menguatkan pembuktian tentang ide-ide di atas dan menyimpulkan baik melalui keterangan maupun percobaan-percobaan.

Tahapan-tahapan berpikir menurut Kelly:
1.Timbul rasa sulit
2.Rasa sulit tersebut didefinisikan
3.Mencari suatu pemecahan sementara
4.Menambah keterangan terhadap pemecahan tadi menuju kepada kepercayaan bahwa pemecahan tersebut adalah benar.
5.Melakukan pemeahanlebh lanjut dan verifikasi percobaan.
6.Mengadakan penilaian terhadap penemuan-penemuan eksperimental menuju pemecahan secara mental untuk diterima/ditolak sehingga kembali menimbulkan masalah sulit.
7.Menimbulkan suatu pandangan ke depan/gambaran mental tentang situasi yang akan datang untuk dapat menggunakan pemecahan tersebut secara tepat.

Batasan Ilmu Pengetahuan
Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersususn secara sistematis atas dasar pemikiran pengetahuan mana dapat diui kebenarannya melalui berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian ilmu alam, ilmu matematika, ilmu perilaku dan ilmu budaya yang masing-masingnya menggambarkan ruang lingkup tertentu dari objeknya.

Syarat-syarat/ciri-ciri ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto)
1.Sistematis, yaitu bahwa penyusunan ilmu pengetahuan itu dilakukan secara tertentu sehingga mudah dipelajari dan diketemukan kembali.
2.Metodis, yaitu ilmu pengetahuan itu memiliki metode-metode tertentu yang dipergunakan untuk mendapatkan kebenaran yang representative dan objektif
3.Logis, yaitu pernyataan kebenaran ilmu pengetahuan itu didasarkan atas pemikiran yang sehat, wajar, serta masuk akal.
4.Empiris, yaitu bahwa seluruh kesimpulan berpikir harus didassarkan kepada pengamatan dan verifikasi dari panca indera manusia.
5.Umum, yaitu bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bersifat individualis melainkan harus bersifat terbuka dan dapat dipergunakan oleh siapa saja secara umum, terutama pada mereka yang terjun di bidang penelitian ilmiah.
6.Akumulatif, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sekarang merupakan hasil penemuan masa yang lampau akan bertambah serta disempurnakan oleh penemuan di masa yang akan datang.

Klasifikasi Ilmu Pengetahuan
Ilmu pengetahuan memiliki kajian yang begitu luas dan karena perbedaan penelitian dan lapangan kerjanya maka ilmu pengetahuan itu secara umum dipisah-pisahkan ke dalam kelompok-kelompok.
Sumber ilmu pengetahuan adalah rasa dari keingintahuan seseorang tentang sesuatu, seperti alam, lingkungan dan hal-hal yang bersifat supranatural.

Manfaat Ilmu Pengetahuan
Agar manusia lebih mengerti dan mendalami segala aspek kehidupan yang mereka hadapi.
Bila kita membahas tentang ilmu pengetahuan, maka pengetahuan itu dapat kita bagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1.Ilmu pengetahuan murni, bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan yaitu untuk mempertinggi mutunya.
2.Ilmu pengetahuan terapan, adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan itu di dalam masyarakat dengan maksud untuk membantu masyarakat di dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.

Pengenalan Sosiologi

Secara etimologis, sosiologi berasal dari 2 kata, sosios artinya kawan, dan logos artinya ilmu pengetahuan.
Dari sudut pandang etimologi ini dapat diberikan batasan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana kita hiudp berkawan juga bermasyarakat.
Pada hakikatnya, sangat sulit untuk merumuskan batasan tentang sosiologi yag mencakup keseluruhan pengertian, sifat dan hakekat sosiologi, oleh karena itu batasan hanya merupakan yang dapat dipergunakan sebagai pegangan saja. Oleh karena itu beratus definisi /batasan yang mencoba menjawab ilmu pengetahuan terdiri dari kata sosios dan logos.

Batasan sosiologis dilihat dari sudut etimologi adalah ilmu yang memperlajari bagaimana kita berkawan juga bermasyarakat.

Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli:
1.Pittrim Sorokin, Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
a.Hubungan dari pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, antara keluarga dan moral, gerak masyarakat dengan praktek, dan sebagainya.
b.Hubungan debngan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial. Misalnya geografis, biologis.
c.Ciri-ciri umum henis gejala-gejala sosial.
2.Roucek & Warren, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil

Objek sosiologi

Yang menjadi objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubugan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat kita lihat beberapa definisi:
1.Menurut Ridwan Halim
Masyarakat adalah sustu sistem kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara beberapa kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia yang selalu berubah (masyarakat merupakan jalinana sosial yang selalu berubah).
2.Selo Sumarjan : Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menjalani kebudayaan.
3.Menurut Soerjono Soekanto, definisi di atas mempunyai unsur-unsur:
a.adanya manusia yang hidup bersama-sama, minimal 2 orang
b.bercampur untuk waktu yang lama
c.mereka sadar, mereka merupakan satu kesatuan

Konsep-Konsep Dasar Sosiologi

Apakah yang dimaksud dengan konsep?
Yang dimaksud dengan konsep adalah kata/istilah ilmiah yang menyatakan suatu ide, pengertian/pemikiran umum tentang sesuatu/sifat-sifat benda, peristiwa, gejala ataupun istilah yang mengemukakan tentang hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya, misalnya lembaga sosial, interaksi sosial, struktur sosial, sistem sosial, perubahan sosial, yang merupakan konsep-konsep yang menunjukkan pengaturan gejala empirik yang aneka ragam dan seringkali penting dinyatakan untuk membuat generalisasi serta membentuk teori.

Konsep-konsep sosiologi ada beberapa macam:
1.Interaksi sosial
Interaksi sosial merupakan bentuk umum dari proses sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan-hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok.
Jadi, interaksi merupakan kebutuhan manusia untuk mengadakan hubungan dengan sesamanya didasarkan pada keinginan manusia untuk mendapatkan beberapa hal.
d.kepuasan dalam mengadakan hubungan serta mempertahankan yang lazimnya disebut kebutuhan influsi.
e.Pengawasan dan kekuasaan yang disebut sebagai kebutuhan kontrol.
f.Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang disebut kebutuhan akan afeksi.
Menurut Soerjono Soekanto, kebutuhan itu harus dipenuhi, sebab apabila hal ini mengalami halangan, maka akan menimbulkan ketidakpuasan dalam wujud seperti rasa cemas, emosi yang berlebihan, rasa takut, rasa rendah diri, dan sebagainya.
Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat adanya kontrak sosial dan komunikasi sosial.
Yang dimaksud dengan kontak sosial adalah hubungan yang terjadi melalui percakapan satu dengan yang lain yang pada dewasa ini kontak sosial semakin meluas karena adanya perkembangan teknologi seperti telfon, telegram, internet, email, dan sebagainya.
Jadi, dengan demikian, kontak badani tidak lagi menjadi syarat utama dalam pengertian kontak sosial.
Yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain atau seseorang kepada kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain untuk memberitahu tentang sesuatu yang dapat merubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung secara lisan atau tidak langsung melalui sarana media masa. Semakin maju teknologi, komunikasi ini semakin cepat dan luas hingga komunikasi sosial dapat terjadi secara harmonis.
Adapun bentuk kontak sosial itu adalah
a.antara orang perseorangan, misalnya anak kecil yang mempelajari kebiasaan keluarganya. Proses ini terjadi melalui sosialisasi, yaitu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.
b.Antara orang perorang dengan suatu kelompok masyarakat dan sebaliknya. Misalnya, apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma masyarakat, apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan program partainya.
c.Antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Misalnya, dua partai politik mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai ketiga di dalam suatu pemilihan umum dalam suatu negara.

Beberapa faktor yang menyebabkan adanya interaksi sosial adalah
a.faktor peniruan, yaitu gejala peniruan yang sangat kuat peranannya di dalam interaksi sosial, hal ini nampak dengan jelas dalam dunia mode, adat istiadat, dunia usaha, perilaku kejahatan, dan sebagainya. Faktor-faktor peniruan ini sangat berperan dalam pergaulan hidup manusia dan timbulnya perubahan dalam masyarakat.
b.Faktor sugesti, secara psikologi dimana seorang individu menerima cara penglihatan/pedoman tingkah laku dariorang lain tanpa kritik. Sugesti ini merupakan proses pengoperan atau penerimaan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tanpa kritik atau penelitian lebih cermat. Hal ini disebabkan oleh aneka faktor yang berhubungan dengan sugesti seperti:
sugesti karena hambatan berpikir
sugesti karena keadaan pikiran terbelah
sugesti karena sifat otoritas pimpinan
sugesti karena mayoritas
sugesti karena pandangan hidup
c.faktor identifikasi, dimaksudkan dorongan untuk menyamakan dirinya dari orang lain dan kecenderungan ini bersifat tidak sadar yang berproses tidak hanya lahiriah, tetapi juga meliputi batiniah.
Dalam proses identifikasi seorang anak terhadap orang tuanya yang berarti yang bersangkutan secara sadar mengambil alih sikap-sikap orang tuanya seperti pengambilan sistem norma.
Ciri-ciri sikap perilaku orang tuanya yang dijadikan norma menjadi cita-cita anak tersebut. Pada tahap proses ini terjadi berlangsung tidak sadar, irrasional untuk melengkapi norma yang berlangsung mulai dari lingkungan terkecil (keluarga), sekolah samapi ke masyarakat umum yang saling mengambil alih norma-norma, sikap, perilaku, nilai-nilai dan sebagainya dari sekelilingnya yang secara umum dapat merubah masyarakat.
d.faktor simpati, yaitu adanya perasaan yang terdapat di dalam diri seseorang dimanapun seseorang itu berada yang merasa tertarik pada orang lain. Prosesnya berdasarkan perasaan semata-mata dan tidak melalui penilaian berdasarkan rasio.

Ciri-ciri interaksi sosial:
1.jumlah pelaku > 1 orang, dapat 2 orang/lebih
2.adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol
3.adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
4.Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama/tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat.
Apabila interaksi sosial itu diulang-ulang menurut pola yang sama dan bertahan untuk waktu yang lama, maka akan terwujud hubungan sosial.

Bentuk-bentuk interaksi sosial
a.kerja sama, yaitu suatu kegiatan daam proses sosial yang berusaha mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu dan saling tolong menolong dengan komunikasi yang efektif.
b.Pertikaian, yaitu bentuk interelasi sosial dimana terjadi adanya usaha-usaha salah satu pihak berusaha menjatuhkan pihak lainnya, atau berusaha melenyapkan pihak lainnya yang dianggap sebagai saingannya. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat yang dapat mengakar masalah-masalah politik, ekonomi, kebudayaan, keamanan, dan sebagainya.
c.Persaingan, yaitu seuatu kegiatan yang berupa perjuangan sosial untuk mencapai tujuan dengan bersaing, namun berlangsung secara damai, seridak-tidaknya tidak saling menjatuhkan. Bentuk kegiatan ini biasanya terdapat dalam hal:
mendapatkan status sosial
memperoleh jodoh
mendapatkan kekuasaan
mendapatkan nama baik
akomodasi
d.Akomodasi, yaitu suatu keadaan dimana suatu pertikaian/konflik yang terjadi mendapatkan penyelesaian sehingga terjalin kerja sama kembali yang lebih baik.

Kalau seseorang memecahkan satu lusin piring, apakah itu termasuk interaksi sosial???
-BUKAN- karena, tidak terjadi timabl balik dan tidak berpengaruh kepada orang lain.

2.Struktur sosial
Struktur sosial adalah jalinana unsur-unsur sosial yang pokok di dalam masyarakat. Unsur-unsur sosial yang pokok menurut Sorjono Soekanto meliputi antara lain:
a.kelompok sosial
b.kebudayaan
c.lembaga sosial/institusi sosial
d.pelapisan sosial/stratifikasi sosial
e.kekuasaan/wewenang
unsur-unsur sosial ini dapat berubah bentuknya, proses perubahan unsur sosial tersebut biasanya berjalan lambat dapat mendadak berubah dengan cepat jika terjadi peristiwa seperti perang, dan revolusi.

Kelompok sosial adalah kumpulan atau kesatuan manusia yang terdiri dari 2 ekologi yang hidup bersama dan saling mempengaruhi dengan kesadaran untuk saling tolong menolong.
Syarat-syarat dari kelompok sosial:
setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya di dalam kelompok itu.
Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan sebagainya, mempunyai musuh yang sama dapat juga menjadi faktor pengikat/pemersatu.
Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.

3.Perubahan sosial
Proses perubahan sosial mempunyai beberapa bentuk:
a.proses perubahan sosial melalui evolusi sosial (social evolution)
b.proses perubahan sosial melalui mobilisasi sosial (social mobility)
c.proses perubahan sosial melalui revolusi sosial (social revolution)

Ad. a. Evolusi sosial adalah merupakan perkembangan graduate, yaitu karena adanya kerja sama yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu maka dikenal bentuk-bentuk evolusi:
a.evolusi cosmis, yaitu tarag evolusi dalam bentuk pertumbuhan, perkembangan atau kemunduran hidup manusia.
b.Evolusi organis, yaitu evolusi yang diketemukan dalam bentuk survival of the vittis (struggle of live=berjuang untuk mempertahankan hidupnya)
c.Evolusi mental, yaitu evolusi sebagai akibat adanya perubahan, baik itu perubahan teknologi ataupun perubahan kebudayaan. Dalam hal ini dikenal pengaruh teknologi terhadap kelompok-kelompok sosial sendiri dengan akibat yang semakin kompleks dalam kebudayaan, contohnya komunikasi lewat handphone.

Ad. b. Mobilitas sosial (gerakan sosial) adalah keinginan akan perubahan yang diorganisir sebab dari mobilitas sosial adalah penyesuaian diri dengan keadaan/ekonomi karena didorong oleh manusia untuk berkeinginan akan hidup dalam keadaan yang lebih baik serta pemanfaatan dari penemuan-penemuan baru sehingga pada umumnya mobilitas sosial ini terbentuk bila konsepnya terlihat jelas terlebih lagi bila konsep ini mempunyai strategi yang jelas pula. Akibat dari mobilitas sosial adalah adanya respon dan rangsangan baru, akan tetapi apabila mobilitas ini berlangsung terlalu lama akan membawa akibat perubahan pribadi terlalu parah yang membuat ketidakstabilan dalam masyarakat.
Mobiolitas sosial inibanyak terjadi apabila terdapat hamabatan-hambatan dalam perkembangan/apabila evolusi mengalami kegagalan yang disebabkan oleh tindakan dalam otokrasi. Terlalu banyaknya kepentingan kelompok disebabkan karena adanya kelompok yang hendak mempertahankan status ekonomi, keuangan/politiknya. Oleh karena itu terdapat hubungan yang sangat erat antara mobilitas sosial dengan revolusi sosial.

Ad. c. Pada umumnya revolusi ditandai oleh adanya ketidakpuasan dari golongan tertentu. Hal mana biasanya telah didahului oleh tersebarnya suatu ide baru. Saat pecahnya revolusi ditandai oleh adanya teror suatu, misalnya adanya kudeta.
Suatu revolusi pecah apabila dalam suatu masyarakat faktor disorganisasi besar dari reorganisasi atau bila faktor-faktor adaptif <>
Selengkapnya...

Terimakasih atas kunjungannya, mohon maaf bila masih terdapat kekurangan di dalam blog ini. Silakan berikan saran, kritik dan komentar untuk perbaikan.