Catatan Kuliah Politik Hukum

Politik hukum
(Rechtspolitiek)

Referensi:
1.Daniel S. : Hukum dan politik hukum di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan).
2.Minam Budhiarjo : Dasar-dasar ilmu politik
3.Imam Syukami : Dasar-dasar politik hukum
4.M. Bushro M. : Politik pembangunan hukum nasional
5.Sunaryati Hartono : Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional
6.Perpres nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2004-2009, khususnya di bidang hukum.


Prolog

Politik hukum merupakan cabang ilmu yang menelaah hukum dari sisi politik.

Sistem hukum terdiri dari
1.Struktur hukum (Kelembagaan dan proses pembentukan, penyelenggaraan hukum).
2.Substansi hukum (asas dan kaidah hukum)
3.Budaya hukum (persepsi masyarakat tentang hukum)

Politik hukum yaitu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum:
1.Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak politik hukum
2.Penyelenggaraan negara pembentuk kebijakan dasar tersebut
3.Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku
4.Proses pembentukan hukum
5.Tujuan politik hukum

Kegunaan disiplin politik hukum:
Politik hukum memiliki posisi strategis, yaitu sebuah alat analisis dalam memahami dinamika keterkaitan antara hukum dan olitik, terutama dalam proses pembentukan sistem hukum nasional Indonesia.

Pengertian politik hukum
Secara etimologis
Terjemah dari istilah hukum politik, Belanda “recht” dan “politiek”
Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. “politiek” atau “politics” dari Yunani, “polis”
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Abdul Rashid Moten).
Politik (proses)
menentukan tujuan
melaksanakan tujuan

dalam kamus Belanda “politiek”  “beleid”  kebijakan (policy)
kebijakan, yaitu rangakaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Secara terminologis
Politik hukum (rechtspolitiek) sebagai kebijakan, dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (pembentukan, penerapan, penegakkan)
Menurut Satjipto Rahardjo, suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu kegiatan untuk menentukan/memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat.
Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Akar sejarah:
(Lahirnya politik hukum)

1.Rasa ketidakpuasan para teoritisi hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini.
2.Adanya pergeseran paradigma, saat ini hukum tidak dapat dipisahkan/senantiasa berada dalam keterkaitan (interdependensi) dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.
3.Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hukum terutama dalam kaitan politik.

Politik hukum dan disiplin hukum
Politik hukum adalah gabungan dari ilmu hukum (studi cara mencapai tujuan) dan filsafat hukum (melihat tujuan yang diinginkan) –Purnadi Purbacaraka & Sorjono Soekanto-

Proses interplay antara cara untuk mencapai tujuan dan melihat tujuan
 Politik di sini dipahami dengan policy, tidak sama dengan cara memperoleh kekuasaan.
 Politik hukum bergerak pada tataran etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum.

Politik hukum sebagai kajian HTN

Dalam definisi tersebut terdapat kata:
penyelenggara negara
tujuan negara yang dicita-citakan menjadi sorotan studi ini

penyelenggara negara adalah lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang oleh konstitusi. Tujuan negara yang dicita-citakan dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Kedua hal tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan bangian dari studi HTN.

Kegunaan disiplin ilmu politik

Politik hukum memiliki posisi strategis, yaitu sebuah alat analisis dalam memahami dinamika keterkaitan antara hukum dan politik, terutama dalam proses pembentukan sistem hukum nasional.

Wilayah kajian politik hukum

1.lembaga kenegaraan pembuat politik hukum
2.Letak politik hukum, diawali dengan komitmen kebersamaan, kesungguhan dalam memperbaiki keadaan, hasilnya disepakati menjadi aturan bagi seluruh masyarakat.
3.Faktor (internal & eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum.

Politik dalam perspektif akademik
Politik dalam perspektif akademik, tidak hanya berbicara sebatas pengertian di atas, melainkan mengkritisi juga produk-produk hukum yang telah terbentuk.

Dengan demikian politik hukum menganut prinsip-prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (legal policy) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan.

Ruang lingkup/wilayahj kajian politik hukum sebagai berikut:
1.Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
2.Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
3.Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4.Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5.Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.
6.Pelaksanaan dari perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

RPJP 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain:
1.bidang pengelolaan SDA
2.bidang pengelolaan SDM
3.Lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulam masyarakat internasional.
Visi pembangunan nasional, 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai, tingkat kemandirian yang dicapai, keadilan yang dicapai dan kemakmuran yang ingin dicapai.
Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:
1.Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila.
2.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi.
3.Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum
4.Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu
5.Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6.Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
7.Mewujudkan menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8.Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Dalam UU No. 17 Tahun 2007
1.Pembangunan dilaksanakan melalui pembaruan materi dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meingkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang main tertib, teratur, lancar dan berdaya saing.
2.Karakteristik politik hukum nasional adalah kebijakan/arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional sebagai bentuk kristalisasi kehendak-kehendak rakyat.

Permasalahan politik hukum
1.Badan-badan mana yang berwenang dalam proses penentuan politik hukum suatu negara.
2.Dalam peraturan perundang-undangan mana saja politik hukum suatu negara dapat ditemukan.
3.Faktor-faktor apa saja yang mempenbgaruhi proses penentuan politik hukum suatu negara.

Ruang lingkup dan manfaat ilmu politik hukum
1.Aspek kelembagaan pembuat politik hukum
2.Letak politik hukum
3.Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara (proses pembentukan politik hukum).

Tataran aplikasi dalam bentuk pelaksanaan produk hukum yang merupakan konsekuensi politik dari sebuah politik hukum.

Pluralisme dan kodifikasi hukum
Pluralisme
1.Pluralisme dalam hal materi/substansi hukum tertentu.
2.Pluralisme dalam hal hukum/lembaga hukum tertentu.
3.Pluralisme dalam menghormati budaya hukum tertentu.

Dulu, hukum agama dan hukum adat dipahami sebagai bahan baku, sekarang dapat saja diberlakukan secara positif bila masyarakat menghendaki. Contoh, dengan yang terjadi di Aceh, apalagi bila dikaitkan dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004, konsep otonomi daerah mengisyaratkan dan memberi wewenang kepada daerah untuk mencari penyelesaian sengketa hukum alternatif yang diharapkan lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
Unifikasi sebaiknya lebih dipahami sebagai suatu kesatuan wilayah hukum nasinal, terutama berkaitan dengan aspek pembinaan aparatur dan hierarki kekuasaannya.
Politik hukum kodifikasi hendaknya menganut prinsip kodifikasi terbuka dan kodifikasi persial, artinya netral dan sensitif yang diberlakukan bagi masyarakat dan daerah tertentu. Namun demikian, desakan reformasi telah mengubah beberapa hal yang menuntut kedewasaan dan perhitungan yang matang.

You liked this post? Subscribe via RSS feed and get daily updates.

0 komentar:

Poskan Komentar

Silakan berikan komentar, saran dan kritik sangat ditunggu... ^^

Terimakasih atas kunjungannya, mohon maaf bila masih terdapat kekurangan di dalam blog ini. Silakan berikan saran, kritik dan komentar untuk perbaikan.