UU Pornografi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi disebutkan bahwa:
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pertama, Hal tersebut tentunya memiliki multi tafsir dan bahkan bisa dipergunakan secara subjektif oleh seseorang yang memiliki hubungan tidak baik dengan seorang lainnya , sehingga pada akhirnya bisa saling menjatuhkan dan melakukan penjeratan secara hukum. Misalnya seorang perempuan menggunakan celana jeans ketat dan kaos tipis, perempuan tersebut mungkin saja merasa nyaman dengan pakaian yang dikenakannya, menjadi suatu hal yang sujektif apakah hal tersebut bisa menimbulkan hasrat atau tidak pada seorang laki-laki, itu tergantung dari pribadi masing-masing, namun atas adanya ketidaksukaan secara subjektif, kembali bisa saja ada yang menjerat perempuan tersebut secara hukum karena memiliki ketidaksukaan.
Kedua, Pada pasal tersebut disebutkan mengenai melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, hal ini membuat Undang-Undang ini belum tepat jika diterapkan di Indonesia. Undang-undang ini belum bisa mengakomodir perbedaan budaya yang terdapat di Indonesia karena setiap suku mempunyai cara pandang yang berbeda. Dengan kata lain, Undang-undang ini bisa memberangus kebudayaan. Undang-Undang ini tentunya tidak bisa diterapkan di Papua dan Bali.
Ketiga, Undang-undang ini memiliki kecenderungan menyudutkan perempuan dan pada akhirnya membatasi hak-hak perempuan dengan pakaian apa yang digunakannya, karena tidak mungkin kita menyamakan pakaian yang digunakan satu orang dengan orang lainnya.
Keempat, Negara kita memiliki keberagaman agama, agama yang dipeluk oleh masing-masing orang berbeda-beda sehingga aturan yang diterapkan oleh tiap-tiap agama pun berbeda-beda untuk diterapkan pemeluknya.
Kelima, Aturan mengenai kesusilaan sudah ada di dalam KUHP, dan aturan tentang penayangan di media pun sudah diatur dalam UU Pers, oleh karena itu tidak perlu lagi ada aturan mengenai pornografi ini tetapi cukup dengan mengefektifkan KUHP dan UU Pers.
Keenam, ada hal lain yang lebih penting untuk dilaksanakan, yaitu pembinaan kepada masyarakat lebih penting karena itu merupakan tindakan preventif.
Namun, tidak dapat dipungkiri, UU Pornografi ini juga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu.

You liked this post? Subscribe via RSS feed and get daily updates.

0 komentar:

Poskan Komentar

Silakan berikan komentar, saran dan kritik sangat ditunggu... ^^

Terimakasih atas kunjungannya, mohon maaf bila masih terdapat kekurangan di dalam blog ini. Silakan berikan saran, kritik dan komentar untuk perbaikan.